Landasan hukum penggunaan DTSEN pada SADAJABAR adalah:

1. Peraturan Presiden nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;

2. Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional; 

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyediaan Rumah Layak Huni; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2025 tentang Sinergitas Perencanaan Dan Pengendalian Indikator Utama Pembangunan Di Daerah Provinsi Jawa Barat; 

6. Keputusan Gubernur nomor 460.05/Kep.330-BAPP/2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat; 

7. Nota Kesepakatan antara Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 38/DG.02.02.01/DISKOMINFO / nomor 51/HK.610/NK/07/2025 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Dalam Rangka Pembangunan Daerah. 

8. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 400.2.3/5448/Bangda Hal: Penggunaan DTSEN untuk Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.