Data pada dashboard KEPEMILIKAN ASET yang dimiliki KELUARGA mencakup:
Keluarga Memiliki Aset
Tabung Gas
Lemari Es
AC
Pemanas Air
Telepon Rumah
TV Layar Datar
Emas/Perhiasan
Kompu...
Data pada dashboard PERUMAHAN mencakup:
Status Kepemilikan Rumah
Jenis Lantai
Jenis Dinding
Sumber Air Minum
Bahan Bakar Memasak
Sumber Penerangan
Penggunaan Listrik
Sumber ...
Data pada dashboard KEPENDUDUKAN mencakup:
Jumlah wilayah
Jumlah Keluarga
Jumlah Penduduk
Piramida Penduduk
Generasi Penduduk
Janda berdasarkan Umur dan Desil
Data pada dashboard KETENAGAKERJAAN mencakup:
Ijazah yang Dimiliki
Angkatan Kerja dan bukan
Status Bekerja
Bidang Pekerjaan
Pekerja berdasarkan Ijazah
Tidak Bekerja
Modul DASHBOARDS pada SADAJABAR:
- Adalah dasbor data DTSEN.
- Dapat difilter menurut wilayah: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
- Tampilan grafik sama untuk setiap jenjang ...
Data yang tersedia pada modul Indikator Makro SADAJABAR:
1. IPM
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Pertumbuhan Penduduk
4. Persentase Kemiskinan
5. Tingkat Pengangguran Terbuka
6. Rasio Gini...
MODUL INDIKATOR MAKRO SADAJABAR:
- Adalah dasbor data indikator makro yang dirilis BPS.
- Awalnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan buku data LKPJ Gubernur Jawa Barat setiap tahun.
- Cakupan wil...
Keamanan data dan aplikasi SADAJABAR didukung dengan:
* Sertifikat ISO 27001:2022
* Disimpan di server milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
* Modul Sandidata Badan Siber dan Sadi Negara ...
Sumber Data SADAJABAR:
1. Data Bappenas: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi Januari 2026
2. Interoperabilitas data
3. Pemutakhiran data
Manfaat menggunakan SADAJABAR untuk menangani masalah pembangunan:
Kondisi sebelum menggunakan SADAJABAR:
* Indentifikasi permasalahan dilakukan secara parsial;
* Data sasaran dikumpulkan oleh...
Permasalahan umum data sasaran pembangunan pada pemerintah daerah:
* Perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan tidak memiliki data populasi penduduk by ...
Tujuan SADAJABAR adalah mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dengan menerapkan teknologi informasi untuk berbagipakai data untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan di Jawa Barat.
Landasan hukum penggunaan DTSEN pada SADAJABAR adalah:
1. Peraturan Presiden nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2025 tenta...
Landasan hukum SADAJABAR adalah:
1. Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Peraturan Menteri KomInfo Nomor 1/2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan ...
Permasalahan utama pembangunan di Jawa Barat:
* Data pembangunan tersebar di berbagai sumber.
* Pembaruan data belum dilakukan secara seragam.
* Proses pelaporan membutuhkan waktu relatif panj...
Data dasar bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirilis Bappenas setiap 3 bulan, kemundian diperluas cakupannya dengan integrasi/interoperabilitas data dengan data sek...
SADAJABAR singkatan dari Sistem Akselerasi Data dan Aksi Jawa Barat. SADAJABAR adalah platfom pemanfaatan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) ...