Permasalahan umum data sasaran pembangunan pada pemerintah daerah:

* Perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan tidak memiliki data populasi penduduk by name by address; 

* Program/kegiatan untuk penanganan permasalahan dilakukan masing-masing sesuai kewenangan dan tidak terintegrasi;

* Penanganan permasalah pembangunan dilakukan secara parsial, sesuai otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan;

* Tidak ada sistem yang dapat memonitor permasalahan, proses, dan capaian hasil pembangunan yang telah dilaksanakan secara realtime.

* Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan Pembangunan tidak menerima hak atas  layanan dari pemerintah karena kondisi tidak tercakup dalam data sasaran (exclusion error) dan tidak layak menjadi sasaran tapi masuk ke dalam data (inclusion error).